DPR RI Johan Rosihan Desak Pemerintah Tindak Tegas Pembeli Jagung di Bawah HPP

Keterangan Foto: Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan.

iteNTB - Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, mendesak pemerintah melalui Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk segera menindak tegas pengusaha dan tengkulak yang membeli jagung petani di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Desakan ini disampaikan menyusul anjloknya harga jagung di tengah panen raya, khususnya di wilayah Pulau Sumbawa. Di Desa Kokarlian, Kabupaten Sumbawa Barat, harga jagung dilaporkan hanya dibeli sekitar Rp2.800 per kilogram—jauh di bawah HPP jagung sebesar Rp5.500/kg yang ditetapkan pemerintah.

"Petani kita menjerit. HPP yang telah ditentukan pemerintah tidak berjalan di lapangan. Pengusaha dan tengkulak membeli jagung semaunya, tanpa mengindahkan aturan," ujar Johan Rosihan dalam keterangannya, Sabtu (12/4/2025).

Johan menyayangkan lambatnya respons Bulog dalam menyerap hasil panen petani. Ia meminta Bulog lebih aktif di lapangan dan tidak kalah cepat dari tengkulak yang bergerak langsung ke sawah.

"Bulog seharusnya menjadi ujung tombak swasembada pangan. Tapi kalau kalah sigap dari pengusaha nakal, bagaimana bisa petani merasa dilindungi? Pemerintah harus segera bertindak," tegas Johan, legislator asal Dapil NTB I (Pulau Sumbawa).

Johan menilai lemahnya pengawasan dan ketegasan dari pemerintah berpotensi merusak semangat petani dan mengancam keberlangsungan produksi pangan nasional.

Ia juga meminta agar Bapanas turut mengevaluasi rantai pasok dan mekanisme penyerapan jagung di lapangan. Bila Bulog terkendala kapasitas gudang atau keterbatasan anggaran, Johan meminta agar Komisi IV DPR RI segera diberi penjelasan untuk mencari solusi bersama.

"Saya minta ada sanksi nyata bagi pengusaha dan tengkulak yang membeli di bawah HPP. Ini bentuk pelanggaran terhadap kebijakan harga pemerintah. Jangan sampai petani kita selalu jadi korban permainan pasar," tandasnya.

Johan menegaskan, Komisi IV DPR RI akan segera mengagendakan rapat koordinasi dengan Kementan, Bulog, dan Bapanas untuk membahas solusi konkret atas situasi yang merugikan petani ini.