Berita
Headline
Nasional
Pemprov NTB
iteNTB- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat realisasi pendapatan daerah mulai hingga awal Mei 2025 sudah mencapai angka Rp1,625 triliun atau 26,28 persen dari total Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) sebesar Rp6,182 triliun lebih.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB, Nursalim mengatakan realisasi pendapatan belanja APBD NTB ini berada di urutan ke 15 dari 38 provinsi di Indonesia. Sementara, untuk realisasi belanja APBD 2025 berada pada angka sebesar Rp1,481 triliun atau 23,82 persen masuk enam besar dari 38 provinsi di NTB.
"NTB masuk katagori realisasi sangat progresif di atas rata-rata nasional pada urutan ke 6 besar nasional," kata Nursalim di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Rabu.
Menurut Nursalim, meski secara realisasi bagus, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan catatan terhadap realisasi belanja dan pendapatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB tersebut.
"Karena yang menjadi catatan ini realisasi pendapatan lebih rendah daripada belanja," terangnya.
Selain itu, realisasi pendapatan di Kota Bima berada di bawah angka nasional.
"Nah ini menjadi catatan Kemendagri perlu ada pendampingan Bima," ujarnya.
Adapun beberapa komponen realisasi pendapatan daerah, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp533,104 miliar lebih atau 21,21 persen, Pendapatan Transfer sebesar Rp1, 092 triliun lebih atau 31,55 persen dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp193, 914 juta lebih atau 6,54 persen.
Sementara pada posisi Belanja Daerah, yakni Belanja Operasi sebesar Rp1,233 triliun lebih atau 26,57 persen, Belanja Modal masih kecil karena posisi belanja modal pada triwulan satu sedang proses administrasi dan dokumen lainnya, sehingga belum dilakukan transaksi pembayaran.
Sedangkan Belanja Tidak Terduga serta belanja transfer sebesar Rp227, 255 miliar lebih atau 28,53 persen.
"Berdasarkan Inpres penggunaan APBD harus lebih banyak bersentuhan langsung ke masyarakat dan untuk membiayai program di kabupaten," katanya.
Namun demikian, Nursalim, optimis pengelolaan keuangan pada triwulan II nanti realisasinya lebih progresif.
"Kami optimis di triwulan II lebih bagus dan progresif," tandasnya.
Realisasi Pendapatan Tembus Rp1,625 Triliun. Peringkat NTB Melonjak Drastis Diklasmen Nasional
 |
| Keterangan Foto: Logo Nusa Tenggara Barat |
iteNTB- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat realisasi pendapatan daerah mulai hingga awal Mei 2025 sudah mencapai angka Rp1,625 triliun atau 26,28 persen dari total Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) sebesar Rp6,182 triliun lebih.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB, Nursalim mengatakan realisasi pendapatan belanja APBD NTB ini berada di urutan ke 15 dari 38 provinsi di Indonesia. Sementara, untuk realisasi belanja APBD 2025 berada pada angka sebesar Rp1,481 triliun atau 23,82 persen masuk enam besar dari 38 provinsi di NTB.
"NTB masuk katagori realisasi sangat progresif di atas rata-rata nasional pada urutan ke 6 besar nasional," kata Nursalim di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Rabu.
Menurut Nursalim, meski secara realisasi bagus, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan catatan terhadap realisasi belanja dan pendapatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB tersebut.
"Karena yang menjadi catatan ini realisasi pendapatan lebih rendah daripada belanja," terangnya.
Selain itu, realisasi pendapatan di Kota Bima berada di bawah angka nasional.
"Nah ini menjadi catatan Kemendagri perlu ada pendampingan Bima," ujarnya.
Adapun beberapa komponen realisasi pendapatan daerah, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp533,104 miliar lebih atau 21,21 persen, Pendapatan Transfer sebesar Rp1, 092 triliun lebih atau 31,55 persen dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp193, 914 juta lebih atau 6,54 persen.
Sementara pada posisi Belanja Daerah, yakni Belanja Operasi sebesar Rp1,233 triliun lebih atau 26,57 persen, Belanja Modal masih kecil karena posisi belanja modal pada triwulan satu sedang proses administrasi dan dokumen lainnya, sehingga belum dilakukan transaksi pembayaran.
Sedangkan Belanja Tidak Terduga serta belanja transfer sebesar Rp227, 255 miliar lebih atau 28,53 persen.
"Berdasarkan Inpres penggunaan APBD harus lebih banyak bersentuhan langsung ke masyarakat dan untuk membiayai program di kabupaten," katanya.
Namun demikian, Nursalim, optimis pengelolaan keuangan pada triwulan II nanti realisasinya lebih progresif.
"Kami optimis di triwulan II lebih bagus dan progresif," tandasnya.
Posting Komentar