Berita
Headline
Pemprov NTB
Provinsi Pulau Sumbawa
Wagub NTB Indah Dhamayanti Putri
Ia mengaku pada intinya Pemerintah Provinsi (Pemrov) NTB mendukung moratorium pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) itu segera dibuka oleh pemerintah pusat.
"Kami intinya bersama Pak Gubernur Lalu Muhamad Iqbal tidak membatasi perjuangan teman teman di Pulau Sumbawa. Tapi juga tidak mengurangi semangat kami memberikan pelayanan bagi masyarakat di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa," ujarnya.
Umi Dinda sapaan alrabmya menegaskan bahwa sikap Pemprov NTB pada dasarnya menunggu keputusan pemerintah pusat atas usulan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa berpisah dengan Pulau Lombok.
Meski begitu, pihaknya tetap menghormati perjuangan para mahasiswa dan elemen masyarakat Pulau Sumbawa yang telah menyuarakan pembentukan DOB Provinsi Pulau Sumbawa.
"Ya kita tidak boleh melarang, kita hormati ini sebagai perjuangan yang sudah lama disuarakan," katanya.
Saat ini, Pemprov NTB akan menjalin komunikasi dengan DPR RI dari Dapil NTB I dapil II. Dalam komunikasi itu, 8 anggota DPR dari NTB akan melihat peluang pembentukan DOB Provinsi Pulau Sumbawa di pusat.
"Saat ini bagaimana komunikasi dengan kementerian dan DPR RI harus dibangun," ujarnya.
Terkait aksi yang dilakukan ribuan masyarakat di Pelabuhan Poto Tano Sumbawa Barat yang menutup objek vital pelabuhan, menurutnya semata-mata dilakukan agar aspirasi masyarakat didengar oleh pemerintah pusat.
"Niat mereka tidak untuk menutup pelabuhan tetapi mereka ingin didengar apa yang menjadi aspirasi mereka. Mereka juga sadar, bandara dan pelabuhan adalah objek vital diperuntukkan untuk pelayanan masyarakat," kata Dinda.
Sekretaris Daerah NTB Lalu Gita Ariadi menilai wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa sangat bagus untuk pemerataan pembangunan di NTB.
Dia pun tidak mempersoalkan pendapatan di Pulau Lombok akan menurun drastis karena NTB masih bergantung 20 persen PAD pada sektor tambang mineral yang ada di Pulau Sumbawa.
"Tidak khawatir? Tidak. Siapa tahu Pulau Sumbawa menjadi seperti Brunei Darussalam dan Lombok jadi Singapura hidup dengan sektor jasa. Dua-duanya bisa berkembang," kata Gita.
Menuritnya, jika Provinsi Pulau Sumbawa terbentuk, kemajuan di Sumbawa juga akan berdampak pula ke Pulau Lombok.
"Begitu Sumbawa berkembang misalnya, kita juga bisa menikmati di Lombok. Kita tidak bertanding tapi bersanding. Kita maju bersama," katanya.
Sebelumnya, puluhan mahasiswa asal pulau Sumbawa melakukan demonstrasi di Kantor DPRD NTB dan Kantor Gubernur NTB menuntut pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa. Massa aksi mendesak pemerintah pusat mencabut kebijakan moratorium pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB).
Korlap Satu Pemuda Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) Aris Munandar mengatakan puluhan massa aksi meminta Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal untuk berkoordinasi dengan pemerintahan pusat untuk mencabut moratorium Daerah Otonom Baru.
Respon Wagub NTB Dinda Soal Provinsi Pulau Sumbawa
 |
| Keterangan Foto: Wagub NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri atau Dinda |
iteNTB- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri menanggapi wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa yang disuarakan oleh masyarakat di Pulau Sumbawa.
"Itu kan aspirasi keluarga besar kita di Pulau Sumbawa. Apalagi dalam perjuangan yang sudah lama disuarakan," kata Wagub NTB, Indah Dhamayanti Putri di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Jumat (16/5/2025).
"Itu kan aspirasi keluarga besar kita di Pulau Sumbawa. Apalagi dalam perjuangan yang sudah lama disuarakan," kata Wagub NTB, Indah Dhamayanti Putri di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Jumat (16/5/2025).
Ia mengaku pada intinya Pemerintah Provinsi (Pemrov) NTB mendukung moratorium pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) itu segera dibuka oleh pemerintah pusat.
"Kami intinya bersama Pak Gubernur Lalu Muhamad Iqbal tidak membatasi perjuangan teman teman di Pulau Sumbawa. Tapi juga tidak mengurangi semangat kami memberikan pelayanan bagi masyarakat di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa," ujarnya.
Umi Dinda sapaan alrabmya menegaskan bahwa sikap Pemprov NTB pada dasarnya menunggu keputusan pemerintah pusat atas usulan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa berpisah dengan Pulau Lombok.
Meski begitu, pihaknya tetap menghormati perjuangan para mahasiswa dan elemen masyarakat Pulau Sumbawa yang telah menyuarakan pembentukan DOB Provinsi Pulau Sumbawa.
"Ya kita tidak boleh melarang, kita hormati ini sebagai perjuangan yang sudah lama disuarakan," katanya.
Saat ini, Pemprov NTB akan menjalin komunikasi dengan DPR RI dari Dapil NTB I dapil II. Dalam komunikasi itu, 8 anggota DPR dari NTB akan melihat peluang pembentukan DOB Provinsi Pulau Sumbawa di pusat.
"Saat ini bagaimana komunikasi dengan kementerian dan DPR RI harus dibangun," ujarnya.
Terkait aksi yang dilakukan ribuan masyarakat di Pelabuhan Poto Tano Sumbawa Barat yang menutup objek vital pelabuhan, menurutnya semata-mata dilakukan agar aspirasi masyarakat didengar oleh pemerintah pusat.
"Niat mereka tidak untuk menutup pelabuhan tetapi mereka ingin didengar apa yang menjadi aspirasi mereka. Mereka juga sadar, bandara dan pelabuhan adalah objek vital diperuntukkan untuk pelayanan masyarakat," kata Dinda.
Sekretaris Daerah NTB Lalu Gita Ariadi menilai wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa sangat bagus untuk pemerataan pembangunan di NTB.
Dia pun tidak mempersoalkan pendapatan di Pulau Lombok akan menurun drastis karena NTB masih bergantung 20 persen PAD pada sektor tambang mineral yang ada di Pulau Sumbawa.
"Tidak khawatir? Tidak. Siapa tahu Pulau Sumbawa menjadi seperti Brunei Darussalam dan Lombok jadi Singapura hidup dengan sektor jasa. Dua-duanya bisa berkembang," kata Gita.
Menuritnya, jika Provinsi Pulau Sumbawa terbentuk, kemajuan di Sumbawa juga akan berdampak pula ke Pulau Lombok.
"Begitu Sumbawa berkembang misalnya, kita juga bisa menikmati di Lombok. Kita tidak bertanding tapi bersanding. Kita maju bersama," katanya.
Sebelumnya, puluhan mahasiswa asal pulau Sumbawa melakukan demonstrasi di Kantor DPRD NTB dan Kantor Gubernur NTB menuntut pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa. Massa aksi mendesak pemerintah pusat mencabut kebijakan moratorium pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB).
Korlap Satu Pemuda Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) Aris Munandar mengatakan puluhan massa aksi meminta Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal untuk berkoordinasi dengan pemerintahan pusat untuk mencabut moratorium Daerah Otonom Baru.
Posting Komentar