Berita
Headline
Nasional
Pelabuhan Poto Tano
Pemprov NTB
Provinsi Pulau Sumbawa
Pulau Sumbawa
Imbauan ini disampaikan menyusul rencana seruan aksi blokade dan penutupan Pelabuhan Poto Tano yang akan dilakukan pada tanggal 15 Mei 2025 yang banyak beredar di media sosial terkait aspirasi pembentukan Pemerintah Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
Yusron mengatakan saat ini Provinsi NTB terus bergerak membangun. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak masyarakat untuk bersama-sama fokus melanjutkan pembangunan dan memajukan daerah.
"Masih banyak ikhtiar kita dan salah satu modal dasar membangun yang baik adalah situasi yang aman dan tertib," kata mantan Kepala Dinas Pariwisata NTB ini.
Oleh karena itu, Yusron kembali mengingatkan atas nama Pemprov NTB mengajak masyarakat untuk bersama-sama terus menjaga ketertiban dan keamanan yang saat ini tetap bagus dan terus bergandeng tangan memajukan daerah.
"Pelabuhan darat, laut udara dan prasaran sarana transportasi itu urat nadi kehidupan kita, entitas vital dalam roda perekonomian dan hajat hidup orang banyak. Mari secara arif kita berpikir dan bijaksana di sana berkehidupan sebagian masyarakat kita yang mencari nafkah," katanya.
Sikapi Rencana Aksi PPS, Pemprov NTB Imbau Masyarakat Tak Tutup Pelabuhan Poto Tano
 |
| Keterangan Foto: Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Yusron Hadi. |
Imbauan ini disampaikan menyusul rencana seruan aksi blokade dan penutupan Pelabuhan Poto Tano yang akan dilakukan pada tanggal 15 Mei 2025 yang banyak beredar di media sosial terkait aspirasi pembentukan Pemerintah Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Yusron Hadi menegaskan pada prinsipnya negara atau pemerintah menjamin kebebasan warga negaranya untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat, namun harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.
"Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB tetap menghormati setiap penyampaian aspirasi dan pendapat, namun harus dilakukan dengan baik dan tidak mengganggu ketertiban umum, terlebih akan berpotensi mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat," ujarnya di Mataram, Selasa (13/5/2025).
"Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB tetap menghormati setiap penyampaian aspirasi dan pendapat, namun harus dilakukan dengan baik dan tidak mengganggu ketertiban umum, terlebih akan berpotensi mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat," ujarnya di Mataram, Selasa (13/5/2025).
Menurut Yusron, aspirasi ini bukan hal baru dan bahkan sudah pernah diusulkan ke pemerintah pusat, namun terbentur moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).
"Kewenangan pengaturan maupun pembentukan DOB ada pada pemerintah pusat, bukan pada pemerintah kabupaten/kota ataupun pemerinth Provinsi. Oleh karenanya mari kita taati regulasi yang sedang berlaku," tegas Yusron Hadi.
Yusron mengatakan saat ini Provinsi NTB terus bergerak membangun. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak masyarakat untuk bersama-sama fokus melanjutkan pembangunan dan memajukan daerah.
"Masih banyak ikhtiar kita dan salah satu modal dasar membangun yang baik adalah situasi yang aman dan tertib," kata mantan Kepala Dinas Pariwisata NTB ini.
Oleh karena itu, Yusron kembali mengingatkan atas nama Pemprov NTB mengajak masyarakat untuk bersama-sama terus menjaga ketertiban dan keamanan yang saat ini tetap bagus dan terus bergandeng tangan memajukan daerah.
"Pelabuhan darat, laut udara dan prasaran sarana transportasi itu urat nadi kehidupan kita, entitas vital dalam roda perekonomian dan hajat hidup orang banyak. Mari secara arif kita berpikir dan bijaksana di sana berkehidupan sebagian masyarakat kita yang mencari nafkah," katanya.
Posting Komentar