Berita
Brunai Darussalam
Headline
Nasional
NTB
Pemprov NTB
Provinsi Pulau Sumbawa
Singapura
iteNTB- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendukung perjuangan masyarakat Pulau Sumbawa untuk membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa.
Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, Lalu Gita Ariadi saat menerima audiensi puluhan pemuda dari Pulau Sumbawa yang menuntut terbentuknya PPS di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Kamis (15/5/2025).
Ia mengatakan sebagai daerah induk Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sangat mendukung terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) PPS, namun saat ini rencana tersebut masih terkendala moratorium dari pemerintah pusat.
"Nanti kalau ada tanda-tanda di buka kran kebijakan moratorium, kita bergegas sama-sama," ujarnya.
Miq Gita sapaan akrabnya menjelaskan sebagai bagian dari kepanjangan tangan pemerintah pusat, tentu Pemprov NTB tidak terpisah. Meski begitu, pihaknya akan terus berkonsolidasi dengan pemerintah pusat terkait percepatan PPS.
"Bila nanti ada tambahan persyaratan-persyaratan maka akan dilengkapi," kata Miq Gita didampingi Kasat Pol PP sekaligus Plt Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Pathul Gani.
Menurut dia, terpenting saat ini bagaimana elemen di daerah membentuk jaringan nasional bersama provinsi lain untuk ikut meminta pencabutan moratorium DOB, sehingga pembentukan PPS dengan lainnya bisa dipercepat.
"Jadi nggak bisa sendiri, teman-teman juga harus buat jaringan nasional bersama provinsi lain yang ingin membentuk DOB untuk mendesak menyuarakan ke nasional sehingga ada kebijakan mencabut merotorium," terangnya.
Namun demikian, Miq Gita berharap aspirasi memperjuangan PPS tersebut disampaikan dengan cara-cara damai, simpatik, dan konstruktif. Tidak dengan melakukan blokade atau menutup akses Pelabuhan Poto Tano. Karena jika itu terjadi maka yang rugi sendiri adalah masyarakat.
"Kami sangat mengapresiasi kalau aksi unjuk rasa dilaksanakan secara baik. Mari kita menyuarakan aspirasi dengan cara-cara simpatik dan konstruktif. Kalau blokade harga-harga barang meningkat. Yang rugi siapa, ya masyarakat sendiri, untuk itu mari kita bersama-sama melakukan ini dengan tertib," ucapnya.
Disinggung bagaimana nasib Pulau Lombok jika berpisah dengan Pulau Sumbawa, ia mengatakan tidak berdampak buruk. Karena, hadirnya dua provinsi yang berdekatan kedua daerah bakal saling bekerjasama dan bersinergi untuk kesejahteraan masyarakat.
"Siapa tahu Pulau Sumbawa jadi Brunai Darussalam dan Lombok adalah Singapura. Begitu Sumbawa berkembang saudara-saudaranya dari Lombok juga akan menikmati. Kita sejahtera bersama. Bukan bertanding tapi bersanding,” katanya.
Sementara Koodinator Lapangan Pemuda Komite Percepatan Pembentukan PPS (KP4S), Haris Munandar dalam audiensinya menyampaikan tiga tuntutan terkait PPS tersebut, yakni meminta pemerintah pusat mencabut moratorium DOB.
Selanjutnya, mendesak pemerintah pusat segera menyelesaikan perancangan hingga pengesahan peraturan pemerintah tentang penataan daerah dan peraturan pemerintah tentang desain besar penataan daerah.
"Mendesak DPR RI dan Presiden untuk segera merancang DOB PPS," katanya.
Audiensi Pemuda Komite Percepatan Pembentukan PPS (KP4S) ini berjalan damai dan dikawal personil kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Pemprov NTB.
Selain di melakukan aksi di DPRD NTB dan Kantor Gubernur NTB, aksi elemen masyarakat Pulau Sumbawa ini juga dilakukan di sekitar Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat.
Pemprov NTB Dukung Provinsi Pulau Sumbawa. Gita Siapa Tahu Pulau Sumbawa Jadi Brunai Darusslam, Lombok Jadi Singapura
 |
| Keterangan Foto: Sekda NTB Lalu Gita Ariadi bersama aliansi pemuda Pulau Sumbawa berdiskusi pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, Kamis (15/5/2025). |
iteNTB- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendukung perjuangan masyarakat Pulau Sumbawa untuk membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa.
Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, Lalu Gita Ariadi saat menerima audiensi puluhan pemuda dari Pulau Sumbawa yang menuntut terbentuknya PPS di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Kamis (15/5/2025).
Ia mengatakan sebagai daerah induk Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sangat mendukung terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) PPS, namun saat ini rencana tersebut masih terkendala moratorium dari pemerintah pusat.
"Nanti kalau ada tanda-tanda di buka kran kebijakan moratorium, kita bergegas sama-sama," ujarnya.
Miq Gita sapaan akrabnya menjelaskan sebagai bagian dari kepanjangan tangan pemerintah pusat, tentu Pemprov NTB tidak terpisah. Meski begitu, pihaknya akan terus berkonsolidasi dengan pemerintah pusat terkait percepatan PPS.
"Bila nanti ada tambahan persyaratan-persyaratan maka akan dilengkapi," kata Miq Gita didampingi Kasat Pol PP sekaligus Plt Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Pathul Gani.
Menurut dia, terpenting saat ini bagaimana elemen di daerah membentuk jaringan nasional bersama provinsi lain untuk ikut meminta pencabutan moratorium DOB, sehingga pembentukan PPS dengan lainnya bisa dipercepat.
"Jadi nggak bisa sendiri, teman-teman juga harus buat jaringan nasional bersama provinsi lain yang ingin membentuk DOB untuk mendesak menyuarakan ke nasional sehingga ada kebijakan mencabut merotorium," terangnya.
Namun demikian, Miq Gita berharap aspirasi memperjuangan PPS tersebut disampaikan dengan cara-cara damai, simpatik, dan konstruktif. Tidak dengan melakukan blokade atau menutup akses Pelabuhan Poto Tano. Karena jika itu terjadi maka yang rugi sendiri adalah masyarakat.
"Kami sangat mengapresiasi kalau aksi unjuk rasa dilaksanakan secara baik. Mari kita menyuarakan aspirasi dengan cara-cara simpatik dan konstruktif. Kalau blokade harga-harga barang meningkat. Yang rugi siapa, ya masyarakat sendiri, untuk itu mari kita bersama-sama melakukan ini dengan tertib," ucapnya.
Disinggung bagaimana nasib Pulau Lombok jika berpisah dengan Pulau Sumbawa, ia mengatakan tidak berdampak buruk. Karena, hadirnya dua provinsi yang berdekatan kedua daerah bakal saling bekerjasama dan bersinergi untuk kesejahteraan masyarakat.
"Siapa tahu Pulau Sumbawa jadi Brunai Darussalam dan Lombok adalah Singapura. Begitu Sumbawa berkembang saudara-saudaranya dari Lombok juga akan menikmati. Kita sejahtera bersama. Bukan bertanding tapi bersanding,” katanya.
Sementara Koodinator Lapangan Pemuda Komite Percepatan Pembentukan PPS (KP4S), Haris Munandar dalam audiensinya menyampaikan tiga tuntutan terkait PPS tersebut, yakni meminta pemerintah pusat mencabut moratorium DOB.
Selanjutnya, mendesak pemerintah pusat segera menyelesaikan perancangan hingga pengesahan peraturan pemerintah tentang penataan daerah dan peraturan pemerintah tentang desain besar penataan daerah.
"Mendesak DPR RI dan Presiden untuk segera merancang DOB PPS," katanya.
Audiensi Pemuda Komite Percepatan Pembentukan PPS (KP4S) ini berjalan damai dan dikawal personil kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Pemprov NTB.
Selain di melakukan aksi di DPRD NTB dan Kantor Gubernur NTB, aksi elemen masyarakat Pulau Sumbawa ini juga dilakukan di sekitar Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat.
Posting Komentar