Fraksi PKB DPRD NTB Sebut Interplasi DAK Prematur

Keterangan Foto: Anggota Fraksi PKB DPRD NTB, Akhdiansyah.

iteNTB - Fraksi PKB DPRD Nusa Tenggara Barat menyebutkan langkah interplasi yang diusulkan belasan anggota DPRD NTB masih terlalu prematur.

"Kalau ada yang menyebut pihak yang menolak panik, kami malah melihat langkah interplasi ini prematur," tegas anggota Fraksi PKB DPRD NTB, Akhdiansyah di Gedung DPRD NTB di Mataram, Selasa (4/2/2025).

Akhdiansyah menegaskan, surat masuk Fraksi PKB DPRD NTB yang dibacakan dalam paripurna sebelumnya bukan asal bunyi. Pihaknya mengaku sudah melakukan kajian mendalam yang menyimpulkan langkah interplasi DAK Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB belum penting untuk dilakukan.

"Bahwa interplasi itu dalam kajian kami menjadi tidak penting. Pertimbangan hukum sudah dikaji," ujarnya.

Yongki sapaannya mempertanyakan dasar interplasi. Sebab selama ini belum ada pihak yang berwenang yang memberikan kesimpulan apakah DAK itu bermasalah atau tidak.

"Kan belum ada laporan pernyataan dari BPKP atau pihak lain," kata Yongki.

Oleh karena itu selama belum ada laporan resmi dari pihak yang berwenang maka Fraksi PKB menilai penilaian DAK itu masih sebatas asumsi.

"Apa jadi dasar kita melakukan interplasi. Belum ada pernyataan resmi dari yang berwenang," katanya.

Sementara itu Ketua Fraksi DPRD NTB, HM Jamhur menegaskan usulan hak interplasi yang diajukan belasan dewan tersebut tidak memenuhi syarat. Oleh karenanya sejak adanya usulan interplasi DAK tersebut justru kesan lembaga DPRD NTB di mata publik hanya kegaduhan saja.

"Karena itu kami mengimbau supaya kita sama sama menjaga nama baik lembaga DPRD NTB ini," kata Jamhur ditempat yang sama.

Dirinya khawatir jika kegaduhan ini berlangsung terendus ke pemerintah pusat sehingga berdampak pada kucuran dana DAK pusat bisa berkurang.

"Jangan sampai kita ribut-ribut kita di daerah kena pinalti," katanya.

Dewan Dapil II Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara ini menyampaikan Fraksi PKB telah melakukan kajian matang sehingga menyampaikan usulan surat masuk yang berisi kajian menolak langkah interplasi itu tepat.

"Kalau ada yang bilang salah kamar, masih mending dibandingkan salah masuk kamar," tegasnya.

Jamhur mengatakan yang lebih penting saat ini bagaimana mengawal situasi transisi kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB perlu dikawal.

"Jangan sampai kita kisruh-kisruh berdampak ada pinalti anggaran untuk NTB," katanya.