Berita
DPRD NTB
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal
Headline
Kepala Sekolah
Pendidikan
Wagub NTB Indah Dhamayanti Putri
iteNTB- Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat, Muhammad Aminurlah mengusulkan kepada Gubernur Lalu Muhamad Iqbal untuk membuka seleksi terbuka jabatan Kepala Sekolah SMA/SMK Negeri seperti yang diterapkan pada jabatan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi.
"Untuk mendapatkan kepala sekolah yang punya kecakapan, jujur dan punya kapabilitas dalam sistem meritokrasi yang digaungkan Gubernur NTB, perlu juga menerapkan sistem seleksi terbuka pada jabatan kepala sekolah di tingkat SMA/SMK dan SMLB yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi," ujarnya di Mataram, Kamis.
Ia menilai penempatan kepala sekolah dalam sistem meritokrasi menjadi poin penting yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dalam hal ini Gubernur Lalu Muhamad Iqbal bersama wakilnya Indah Dhamayanti Putri atau Iqbal-Dinda untuk menghindari praktek jual beli jabatan di lingkungan sekolah.
"Kalau benar gubernur berkeinginan menerapkan sistem meritokrasi, lakukan rekruetmen terbuka juga terhadap para calon kepala sekolah melalui panitia seleksi (pansel) agar betul-betul terseleksi calon kepala sekolah yang punya profesionalitas tinggi," tegas Haji Maman sapaan akrabnya.
Untuk itu, Haji Maman berharap Gubernur NTB dapat membentuk panitia seleksi (pansel) calon Kepala Sekolah SMA, SMK dan SMLB yang bekerja secara terbuka dalam rangka merekrut para calon kepala sekolah yang handal sesuai jargon pemerintahan Iqbal-Dinda, membentuk generasi NTB Makmur dan Mendunia.
Ia mengaku selama ini seleksi calon kepala sekolah dilakukan secara tertutup dan diduga sarat dengan dugaan transaksional.
"Inilah yang menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita tidak naik-naik. Itulah sehingga kita minta dilakukan pansel terbuka terhadap para calon kepala sekolah ini," ucap politisi dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu ini.
Menurutnya, pansel secara terbuka ini bermakna seleksi itu dilakukan secara terbuka dan bisa dilihat langsung oleh publik dengan melibatkan beberapa pihak terkait yang punya kompetensi terjadap hal itu.
"Tim pansel-nya juga harus memiliki rekam jejak yang baik dengan tingkat integritas dan moralitas yang baik agar hasilnya juga benar-benar objektif dan profesional dan bisa membawa dunia pendidikan kearah yang lebih baik," katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budi Prayitno, mengatakan usulan yang disampaikan oleh legislatif tersebut merupakan usulan yang bagus dan BKD berada dalam posisi menyiapkan piranti-piranti yang yang mendukung penerapan sistem meritokrasi tersebut.
"Satu usulan yang bagus. Kalau kita dalam posisi menyiapkan piranti-pirantinya saja. Kita bekerja saja dan hasilnya akan langsung kita sampaikan," ujarnya.
Namun demikian, ia mengaku akan melakukan langkah koordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Pendidikan untuk mengetahui seperti apa mekanisme yang dijalankan selama ini untuk kemudian kedepannya menerapkan sistem meritokrasi untuk mendapatkan SDM aparatur yang memang ideal dalam sebuah jabatan.
"Mutasi yang kemarin adalah mutasi tahap pertama. Nah ini kita dalam rangka mempersiapkan semuanya sebagaimana yang diarahkan oleh gubernur dalam rangka memperbaiki manajemen SDM aparatur melalui sistem meritokrasi," terang Yiyit sapaan akrab Kepala BKD NTB.
Lebih lanjut, Yiyit menegaskan inti dari sistem meritokrasi adalah penataan SDM aparatur ditopang oleh tiga pilar utama yakni kualifikasi, kompetensi dan kinerja.
"Dengan hal yang juga harus diperhatikan adalah keadilan, kewajaran dan tidak diskriminatif. Itu inti utama dari meritokrasi untuk mencari orang-orang yang terbaik dalam bidang tugasnya," tandasnya.
Cegah Jual Beli Jabatan, DPRD Usulkan Gubernur NTB Seleksi Terbuka Jabatan Kepala Sekolah
 |
| Keterangan Foto: Kantor DPRD NTB di Jalan Udayana Mataram |
"Untuk mendapatkan kepala sekolah yang punya kecakapan, jujur dan punya kapabilitas dalam sistem meritokrasi yang digaungkan Gubernur NTB, perlu juga menerapkan sistem seleksi terbuka pada jabatan kepala sekolah di tingkat SMA/SMK dan SMLB yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi," ujarnya di Mataram, Kamis.
Ia menilai penempatan kepala sekolah dalam sistem meritokrasi menjadi poin penting yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dalam hal ini Gubernur Lalu Muhamad Iqbal bersama wakilnya Indah Dhamayanti Putri atau Iqbal-Dinda untuk menghindari praktek jual beli jabatan di lingkungan sekolah.
"Kalau benar gubernur berkeinginan menerapkan sistem meritokrasi, lakukan rekruetmen terbuka juga terhadap para calon kepala sekolah melalui panitia seleksi (pansel) agar betul-betul terseleksi calon kepala sekolah yang punya profesionalitas tinggi," tegas Haji Maman sapaan akrabnya.
Untuk itu, Haji Maman berharap Gubernur NTB dapat membentuk panitia seleksi (pansel) calon Kepala Sekolah SMA, SMK dan SMLB yang bekerja secara terbuka dalam rangka merekrut para calon kepala sekolah yang handal sesuai jargon pemerintahan Iqbal-Dinda, membentuk generasi NTB Makmur dan Mendunia.
Ia mengaku selama ini seleksi calon kepala sekolah dilakukan secara tertutup dan diduga sarat dengan dugaan transaksional.
"Inilah yang menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita tidak naik-naik. Itulah sehingga kita minta dilakukan pansel terbuka terhadap para calon kepala sekolah ini," ucap politisi dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu ini.
Menurutnya, pansel secara terbuka ini bermakna seleksi itu dilakukan secara terbuka dan bisa dilihat langsung oleh publik dengan melibatkan beberapa pihak terkait yang punya kompetensi terjadap hal itu.
"Tim pansel-nya juga harus memiliki rekam jejak yang baik dengan tingkat integritas dan moralitas yang baik agar hasilnya juga benar-benar objektif dan profesional dan bisa membawa dunia pendidikan kearah yang lebih baik," katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budi Prayitno, mengatakan usulan yang disampaikan oleh legislatif tersebut merupakan usulan yang bagus dan BKD berada dalam posisi menyiapkan piranti-piranti yang yang mendukung penerapan sistem meritokrasi tersebut.
"Satu usulan yang bagus. Kalau kita dalam posisi menyiapkan piranti-pirantinya saja. Kita bekerja saja dan hasilnya akan langsung kita sampaikan," ujarnya.
Namun demikian, ia mengaku akan melakukan langkah koordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Pendidikan untuk mengetahui seperti apa mekanisme yang dijalankan selama ini untuk kemudian kedepannya menerapkan sistem meritokrasi untuk mendapatkan SDM aparatur yang memang ideal dalam sebuah jabatan.
"Mutasi yang kemarin adalah mutasi tahap pertama. Nah ini kita dalam rangka mempersiapkan semuanya sebagaimana yang diarahkan oleh gubernur dalam rangka memperbaiki manajemen SDM aparatur melalui sistem meritokrasi," terang Yiyit sapaan akrab Kepala BKD NTB.
Lebih lanjut, Yiyit menegaskan inti dari sistem meritokrasi adalah penataan SDM aparatur ditopang oleh tiga pilar utama yakni kualifikasi, kompetensi dan kinerja.
"Dengan hal yang juga harus diperhatikan adalah keadilan, kewajaran dan tidak diskriminatif. Itu inti utama dari meritokrasi untuk mencari orang-orang yang terbaik dalam bidang tugasnya," tandasnya.
Posting Komentar