Berita
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal
Headline
iteNTB - Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal menekankan skema tanpa biaya atau zero cost untuk pengiriman pekerja migran Indonesia di Malaysia.
"Semua TKI yang ke Malaysia harus berangkat dengan zero cost," ujar Iqbal pada pelantikan Pengurus DPD Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Provinsi NTB Periode 2024-2029 di Kantor APJATI di Mataram, Selasa.
Menurutnya, penerapan sistem zero cost dalam penempatan TKI merupakan amanat undang-undang dan akan segera dijadikan proyek percontohan untuk pengiriman TKI ke Malaysia.
Kendati demikian, gubernur mengungkapkan dua persoalan utama dalam penerapan sistem ini. Pertama, masih banyak perusahaan yang belum mengembalikan dana penempatan kepada PMI, meskipun pemerintah Malaysia sudah menerapkan sistem zero cost.
"Kedepannya kalau ada yang masih praktek-praktek seperti itu, kita pidanakan. Nanti kita koordinasikan dengan APJATI dan pihak Polda, khusus untuk Malaysia kalau masih seperti itu kita pidanakan," tegas Iqbal sapaan akrabnya.
Masalah kedua adalah keterbatasan dana calon TKI saat awal keberangkatan, yang kemudian memunculkan fenomena "Bank Subuh" atau rentenir dengan bunga harian yang mencekik.
"Jadi persoalan yang dihadapi masyarakat kita yang ingin jadi PMI betul-betul sangat mendasar. Satu harus zero cost. Ketika ini ditetapkan, masih ada jebakan Batman yang lain namanya Bank Subuh, karena ada bunga yang berlipat-lipat," terang Iqbal.
Untuk mengatasi hal ini, Iqbal mendorong peran Bank NTB Syariah dan BPR NTB sebagai BUMD dalam menyediakan pinjaman dengan jaminan dari PJTKI, sehingga pembayaran dapat dilakukan dalam ekosistem yang aman dan transparan.
Ia juga menyarankan agar remitansi TKI bisa disalurkan melalui rekening Bank NTB untuk mencegah risiko kehilangan uang tunai saat perjalanan pulang.
"Syukur-syukur bisa dieksten remitansi juga bisa dibayarkan melalui rekening Bank NTB, sehingga tidak perlu membawa uang cash pada saat pulang yang sangat rawan terjadi kehilangan di jalan," katanya.
Selain itu, Gubernur Iqbal menyampaikan harapan agar PMI asal NTB bisa didorong untuk bekerja di sektor yang membutuhkan keahlian (skill), seperti Korea dan Jepang.
"Namun harus diakui sebagian besar masyarakat saat ini hanya memiliki kapasitas untuk bekerja di sektor semi skill atau basic skill karena keterbatasan ekonomi, sosial, dan pengalaman," katanya.
Gubernur NTB Iqbal Dorong Skema Tanpa Biaya bagi PMI Malaysia
 |
| Keterangan Foto : Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal |
iteNTB - Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal menekankan skema tanpa biaya atau zero cost untuk pengiriman pekerja migran Indonesia di Malaysia.
"Semua TKI yang ke Malaysia harus berangkat dengan zero cost," ujar Iqbal pada pelantikan Pengurus DPD Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Provinsi NTB Periode 2024-2029 di Kantor APJATI di Mataram, Selasa.
Menurutnya, penerapan sistem zero cost dalam penempatan TKI merupakan amanat undang-undang dan akan segera dijadikan proyek percontohan untuk pengiriman TKI ke Malaysia.
Kendati demikian, gubernur mengungkapkan dua persoalan utama dalam penerapan sistem ini. Pertama, masih banyak perusahaan yang belum mengembalikan dana penempatan kepada PMI, meskipun pemerintah Malaysia sudah menerapkan sistem zero cost.
"Kedepannya kalau ada yang masih praktek-praktek seperti itu, kita pidanakan. Nanti kita koordinasikan dengan APJATI dan pihak Polda, khusus untuk Malaysia kalau masih seperti itu kita pidanakan," tegas Iqbal sapaan akrabnya.
Masalah kedua adalah keterbatasan dana calon TKI saat awal keberangkatan, yang kemudian memunculkan fenomena "Bank Subuh" atau rentenir dengan bunga harian yang mencekik.
"Jadi persoalan yang dihadapi masyarakat kita yang ingin jadi PMI betul-betul sangat mendasar. Satu harus zero cost. Ketika ini ditetapkan, masih ada jebakan Batman yang lain namanya Bank Subuh, karena ada bunga yang berlipat-lipat," terang Iqbal.
Untuk mengatasi hal ini, Iqbal mendorong peran Bank NTB Syariah dan BPR NTB sebagai BUMD dalam menyediakan pinjaman dengan jaminan dari PJTKI, sehingga pembayaran dapat dilakukan dalam ekosistem yang aman dan transparan.
Ia juga menyarankan agar remitansi TKI bisa disalurkan melalui rekening Bank NTB untuk mencegah risiko kehilangan uang tunai saat perjalanan pulang.
"Syukur-syukur bisa dieksten remitansi juga bisa dibayarkan melalui rekening Bank NTB, sehingga tidak perlu membawa uang cash pada saat pulang yang sangat rawan terjadi kehilangan di jalan," katanya.
Selain itu, Gubernur Iqbal menyampaikan harapan agar PMI asal NTB bisa didorong untuk bekerja di sektor yang membutuhkan keahlian (skill), seperti Korea dan Jepang.
"Namun harus diakui sebagian besar masyarakat saat ini hanya memiliki kapasitas untuk bekerja di sektor semi skill atau basic skill karena keterbatasan ekonomi, sosial, dan pengalaman," katanya.
_copy_1280x722.jpg)
Posting Komentar