Berita
BPK RI
Headline
Wagub NTB Indah Dhamayanti Putri
WTP
iteNTB- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Indah Dhamayanti Putri berharap agar Provinsi NTB kembali mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri atau akrab disapa Umi Dinda pada kegiatan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024 yang digelar di Auditorium Bima, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali melalui keterangan tertulis diterima ANTARA di Mataram, Rabu.
Umi Dinda menegaskan meski berharap NTB mampu kembali mempertahankan WTP, namun ia
menekankan bahwa pencapaian WTP bukan sekadar tujuan akhir, melainkan wujud nyata dari komitmen seluruh aparatur pemerintah dalam menjaga tata kelola administrasi keuangan yang baik.
"Tentu WTP bukan tujuan akhir, tetapi merupakan komitmen dari seluruh aparatur yang bekerja untuk mempertahankan tata kelola administrasi keuangan yang baik," tegasnya.
Kegiatan pemeriksaan LKPD Provinsi NTB tahun anggaran 2024 yang digelar di Auditorium Bima, BPK Perwakilan Provinsi Bali menandai dimulainya proses pemeriksaan LKPD.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi forum koordinasi antara pemerintah daerah dan BPK terkait pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan LKPD.
Diketahui Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB kembali mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-13 secara beruntun dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023.
Wagub NTB Dinda Berharap Opini WTP Dari BPK Dipertahankan
 |
| Keterangan Foto: Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Indah Dhamayanti Putri atau Dinda. |
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri atau akrab disapa Umi Dinda pada kegiatan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024 yang digelar di Auditorium Bima, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali melalui keterangan tertulis diterima ANTARA di Mataram, Rabu.
Umi Dinda menegaskan meski berharap NTB mampu kembali mempertahankan WTP, namun ia
menekankan bahwa pencapaian WTP bukan sekadar tujuan akhir, melainkan wujud nyata dari komitmen seluruh aparatur pemerintah dalam menjaga tata kelola administrasi keuangan yang baik.
"Tentu WTP bukan tujuan akhir, tetapi merupakan komitmen dari seluruh aparatur yang bekerja untuk mempertahankan tata kelola administrasi keuangan yang baik," tegasnya.
Kegiatan pemeriksaan LKPD Provinsi NTB tahun anggaran 2024 yang digelar di Auditorium Bima, BPK Perwakilan Provinsi Bali menandai dimulainya proses pemeriksaan LKPD.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi forum koordinasi antara pemerintah daerah dan BPK terkait pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan LKPD.
Diketahui Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB kembali mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-13 secara beruntun dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023.
Posting Komentar